Kutipopini.com – Ratusan warga Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kutim, Rabu (29/10/2025). Aksi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan anggaran daerah yang dinilai tidak merata dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Dengan membawa spanduk dan poster bernada kritik, massa menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Kutim turun langsung menemui mereka. Mereka menilai pemerintah daerah belum mampu merealisasikan berbagai aspirasi yang telah disampaikan melalui forum-forum resmi sebelumnya.
Koordinator aksi, Arsil Dyago, menilai banyak program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
“Bagi kami mereka ini semua ngaco. Program yang diminta tidak dilakukan, program yang tidak diminta justru muncul. Ini tidak masuk akal,” ujar Arsil di tengah orasi di depan Kantor DPRD Kutim.
Menurutnya, kunjungan kerja pejabat ke desa-desa selama ini hanya bersifat seremonial tanpa tindak lanjut nyata. Karena itu, massa menuntut agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.
Dalam aksinya, warga menyampaikan 13 poin tuntutan utama kepada Pemkab Kutim, di antaranya:
-
Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025
-
Penolakan penyusunan APBD 2026 jika tidak pro rakyat dan tidak melalui mekanisme resmi di Bappeda
-
Pencopotan jajaran TAPD dan kepala dinas yang membuat program tak sesuai kebutuhan masyarakat
-
Evaluasi kinerja Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan PBJ
-
Pemerataan anggaran desa dan kecamatan
-
Penataan ulang pengelolaan CSR agar manfaatnya dirasakan hingga pelosok
-
Keterbukaan data program pembangunan 2025 hingga tingkat desa
-
Penolakan terhadap utang daerah
-
Perlindungan tenaga kerja lokal melalui aturan ketenagakerjaan yang tegas
-
Penutupan tempat hiburan dan praktik prostitusi ilegal
-
Penerbitan Perda anti-minuman keras
-
Revisi tata ruang wilayah yang tumpang tindih dengan lahan warga dan HGU
-
Transparansi pengawasan dana desa oleh Inspektorat melalui akses digital publik
Massa juga memberikan tenggat waktu satu bulan kepada pemerintah untuk menunjukkan progres nyata dari tuntutan tersebut.
“Kami tidak ingin hanya tanda tangan di atas kertas. Bulan depan harus ada bukti nyata,” tegas Arsil.
Aksi berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat Kepolisian dan Satpol PP. Meski demikian, suasana di sekitar kantor pemerintahan tetap dipenuhi sorakan dan nyanyian massa yang menuntut perbaikan tata kelola anggaran.
Sebelum membubarkan diri, Arsil menegaskan bahwa pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar jika tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau tuntutan tidak dipenuhi, kami akan turun lagi dengan massa lima kali lipat dan memboikot seluruh program tahun 2026,” pungkasnya.
