Kutipopini.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan objektif dalam menyikapi berbagai persoalan sengketa lahan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Kutim.
Ia menilai, banyak konflik muncul bukan semata karena lemahnya aturan, tetapi akibat klaim yang tidak disertai bukti kepemilikan yang sah.
Menurutnya, setiap pihak yang terlibat sebaiknya melakukan evaluasi terhadap dasar tuntutan yang diajukan. Ia menegaskan bahwa sebelum mengklaim hak atas tanah, masyarakat perlu memahami apakah tuntutan tersebut wajar dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Pesan saya untuk masyarakat yang bersengketa persoalan lahan, coba dilihat dulu dengan jernih, apakah tuntutan saya ini wajar atau tidak,” ujarnya. Rabu (12/11/2025)
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, banyak klaim yang tidak memiliki dasar kuat dan justru memperkeruh situasi di lapangan. Masyarakat kerap menuntut pihak lain, termasuk perusahaan, padahal tidak memiliki dokumen atau riwayat pengelolaan lahan yang sah.
“Kadang masyarakat menuntut perusahaan, tapi tidak menilai apakah dirinya sudah punya dasar hukum atau melaksanakan kewajiban dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti klaim sepihak dari perusahaan yang seringkali tidak disertai data pendukung. Ia menegaskan, baik masyarakat maupun perusahaan harus sama-sama memiliki bukti legal agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan transparan.
“Masyarakat bilang tanah itu miliknya karena sudah lama dikelola, perusahaan juga merasa berhak karena sudah menjaga sekian tahun. Itu salah kalau tidak didukung bukti yang sah,” tegasnya.
Ia berharap, semua pihak dapat menempuh jalur penyelesaian yang rasional, berbasis data, dan sesuai koridor hukum. Dengan begitu, konflik lahan di Kutai Timur dapat diselesaikan secara damai, adil, dan berkelanjutan.
“Mari kita berpikir objektif, selesaikan masalah dengan data, bukan hanya dengan perasaan,” pungkasnya. (ADV)
