Kutipopini.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan menyoroti rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun.
Ia menilai persoalan terbesar bukan pada penyusunan program, tetapi pada kemampuan eksekusi pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan anggaran pada APBD-P seharusnya diikuti dengan kesiapan teknis untuk memastikan realisasi berjalan tepat waktu.
“Program pemerintah sebenarnya sudah on track, hanya saja soal penyerapannya ini yang masih jadi tantangan,” ujarnya. Selasa (18/11/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dinamika APBD tahun ini sempat diwarnai efisiensi pada awal penyusunan. Namun, dalam perubahan anggaran, pagu justru kembali naik. Hal tersebut bukanlah masalah selama pemerintah mampu memaksimalkan pelaksanaan program.
“Walau ada efisiensi di awal, dalam perubahan naik lagi jadi sembilan koma sekian. Itu wajar, tapi penyerapannya harus bisa mengikuti,” katanya.
Namun, kekhawatiran tersebut muncul karena waktu pelaksanaan yang semakin sempit. Berdasarkan evaluasinya, tren rendahnya serapan setiap akhir tahun berpotensi terulang kembali.
“Kalau tidak maksimal, ya masyarakat yang menunggu hasilnya jadi tertunda. Ini yang sejak dulu kita khawatirkan. Dampaknya langsung pada masyarakat, sebab manfaat program tidak dapat dirasakan jika anggaran tidak terserap,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, tetapi instrumen pemerataan kesejahteraan. Ketika realisasi mandek, pembangunan ikut terhambat. Sebab itulah ia mendorong pemerintah agar tetap konsisten mengeksekusi seluruh program yang sudah dirumuskan.
“Komitmen pelaksanaan itu penting, supaya apa yang direncanakan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya. (ADV)
