Kutipopini.com – Komitmen Pemerintah Daerah Kutai Timur (Kutim) dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan kembali menjadi sorotan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memastikan bahwa alokasi anggaran untuk dua sektor tersebut telah disiapkan secara memadai.
Anggota Komisi A DPRD Kutim, Yusuf T. Silambi, menilai langkah ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya ASN sebagai prioritas pembangunan.
Proses pembahasan anggaran kali ini berlangsung lebih intensif karena melibatkan seluruh komisi dan memanggil berbagai instansi untuk memaparkan kebutuhan mereka.
“Kurang lebih dua minggu kami dari komisi A sampai komisi D memanggil instansi terkait untuk dimintai anggarannya,” terangnya. Senin (17/11/2025)
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa distribusi anggaran diarahkan untuk memastikan sektor pendidikan dan kepemudaan tetap mendapatkan porsi yang layak, meski ada penyesuaian dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah anggaran baik di tahun ini, walaupun ada penyesuaian dari pusat, pemerintah daerah tetap mampu mengatur anggaran dengan baik sehingga semua kebutuhan terpenuhi sesuai standar,” tuturnya.
Dalam perspektif DPRD, penegasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan bukan hanya pemenuhan prosedural, tetapi cara untuk menjaga arah pembangunan tetap konsisten dengan janji kepala daerah.
“Dua sektor ini merupakan fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Sebagai catatan, aturan konstitusional tetap mengharuskan pendidikan menerima minimal 20% anggaran, sementara ketentuan belanja wajib kesehatan telah berubah setelah terbitnya UU Kesehatan 2023. Perubahan ini membuat daerah memiliki ruang pengaturan lebih fleksibel, namun tetap dituntut menjaga kualitas layanan publik. (ADV)
