Kutipopini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti masalah stunting yang dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah.
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan kasus dalam dua tahun terakhir dan meminta pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas dinas.
“Ya, Dinas Kesehatan kan sudah berapa kali kita panggil. Ini kenapa ada permasalahan besar yang harus diselesaikan, khususnya menyangkut stunting yang dua tahun terakhir ini semakin naik,” ujar Sulaeman.
Menurutnya, peningkatan angka stunting menunjukkan bahwa program yang ada belum berjalan maksimal. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai perangkat daerah, bukan hanya dari sektor kesehatan.
“Daerah-daerah tertentu itu penanganannya memerlukan keseriusan, bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja tapi juga dari Dinas Kependudukan. Ini perlu kerja bersama,” tambahnya.
Sulaeman juga menegaskan peran DPRD dalam memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebut setidaknya dua dinas memiliki tanggung jawab langsung terhadap penanganan stunting, dan perlu memastikan penggunaan dana dilakukan tepat sasaran.
“Kita dari DPRD ini hanya bisa mendorong agar Dinas Kesehatan memberikan perhatian dan alokasi dana yang cukup. Untuk masalah stunting ini kan ada dua dinas yang terkait langsung,” terangnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kutai Timur menunjukkan fluktuasi: 24,7 persen pada 2022, meningkat menjadi 29 persen pada 2023 tertinggi di Kalimantan Timur dan turun menjadi 26,9 persen pada 2024.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Kutim berharap pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dan memastikan program penurunan stunting berjalan efektif serta menyentuh masyarakat yang paling terdampak. (ADV)
