Kutipopini.com – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyoroti lambannya realisasi program pembangunan oleh Pemkab Kutim, menilai hal ini berpotensi mengganggu efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Anggota fraksi, Aldriansyah, menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025), saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026.
Menurutnya, keterlambatan ini bukan sekadar masalah administrasi rutin, melainkan mengindikasikan lemahnya manajemen internal pemerintah. Banyak program yang belum berjalan hingga saat ini, meskipun masyarakat telah membayar pajak dan menunggu realisasi pembangunan.
“Masyarakat menunggu realisasi APBD, pajak-pajak mereka. Namun sampai hari ini masih banyak program yang belum terealisasi karena keterlambatan dari pemerintah,” tegasnya.
Aldriansyah menolak tuduhan bahwa DPRD menjadi pihak yang selalu disalahkan, dan menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas lambatnya proses internal.
“Jangan hanya kami legislatif yang dilempar bola kesalahan dengan mengatakan DPRD terlambat atau terlalu banyak cawe-cawe. Tapi siapa sebenarnya yang terlambat?,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peringatan mengenai keterlambatan sudah disampaikan berulang kali sejak pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bahkan jadwal Badan Musyawarah harus diubah berkali-kali akibat pola yang sama.
“Isu keterlambatan ini seringkali terjadi dan berulang. Ketika seorang melakukan kesalahan, yang pertama itu mungkin kesalahan biasa. Yang keduanya itu kecerobohan,” terangnya.
Aldriansyah menilai bahwa jika pola keterlambatan terus berulang, hal ini bisa mencerminkan adanya unsur disengaja, dengan risiko serius termasuk munculnya utang daerah akibat tidak terserapnya anggaran tepat waktu. Ia juga menekankan bahwa masyarakat telah menunggu kepastian berbagai program, mulai dari pembangunan jalan, semenisasi, hingga renovasi rumah ibadah.
“Jangan sampai ujung-ujungnya tidak terealisasi. Apalagi masyarakat sudah tahu di tempat mereka akan ada pembangunan tahun ini tapi ujung-ujungnya kacau karena keterlambatan dari administrasi pemerintah,” pungkasnya. (ADV)
