Kutipopini.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, bahwa dokumen fiskal tersebut harus mencerminkan prioritas pembangunan yang realistis di tengah proyeksi pendapatan sebesar Rp5,736 triliun.
Ketua Fraksi, Akbar Tanjung, menyatakan bahwa PKS mendukung arah kebijakan yang sejalan dengan tema RKPD 2026 tentang peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, namun tetap menuntut penguatan akuntabilitas dan penajaman arah kebijakan.
Akbar menegaskan bahwa dukungan fraksi tidak bersifat otomatis.
“RAPBD harus disusun dengan disiplin, efisiensi, dan keberpihakan yang jelas pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya melalui Rapat Paripurna DPRD Kutim, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (25/11/2025).
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Kutim melakukan rasionalisasi pada pos belanja yang tidak mendesak, terutama belanja operasional dan perjalanan dinas, agar ruang fiskal untuk pelayanan publik tetap terjaga.
“Belanja Modal wajib difokuskan pada investasi aset yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian daerah,” terangnya.
Dalam aspek pendapatan, Fraksi PKS menilai Pendapatan Asli Daerah masih lemah dan memerlukan langkah korektif yang terukur. Fraksi juga mendesak Pemda melakukan pendataan ulang kendaraan operasional perusahaan tambang dan perkebunan untuk memastikan kepatuhan pajak daerah, mempercepat digitalisasi retribusi, serta membenahi akses dan fasilitas kawasan wisata agar potensi PAD dapat tergarap secara optimal.
Selain itu, infrastruktur dasar juga menjadi sorotan penting. PKS meminta percepatan penyelesaian masalah listrik desa, layanan air bersih di 41 desa, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik yang dinilai lebih mendesak dibanding dominasi proyek fisik.
“Kami menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap Program Rp250 juta per RTdan percepatan proyek multiyears, demi memastikan APBD 2026 berjalan efektif dan merata untuk seluruh wilayah Kutim,” pungkasnya. (ADV)
