Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali memfokuskan perhatian pada pemenuhan layanan listrik dan air bersih, menyusul laporan sejumlah desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, menegaskan bahwa dua layanan dasar tersebut merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipastikan hadir di seluruh wilayah, tanpa pengecualian.
“Air bersih dan listrik bukan fasilitas pelengkap. Keduanya adalah hak yang wajib diterima setiap warga,” ujar Ardiansyah, menegaskan komitmen pemerintah daerah.
Menurutnya, dinamika pemekaran wilayah hingga mencapai 152 desa membawa konsekuensi logis terhadap kebutuhan pemerataan infrastruktur. Namun, ia menolak anggapan bahwa pertambahan jumlah desa akan menghambat penyediaan layanan.
“Jumlah desa memang bertambah, tetapi prinsipnya tidak boleh ada yang tertinggal. Pemerintah harus hadir secara merata,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan PLN dan PDAM telah dilakukan secara intensif untuk memperluas jaringan distribusi energi dan air bersih, termasuk menuju desa-desa yang selama ini sulit dijangkau. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan harus mulai diperkuat sebagai solusi bagi kawasan yang berada jauh dari jaringan utama.
“Model energi terbarukan berbasis komunitas bisa menjadi jalan keluar, terutama untuk desa yang sulit dijangkau jaringan PLN,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kontribusi sejumlah perusahaan yang telah membantu masyarakat dalam penyediaan listrik alternatif. Menurutnya, dukungan multipihak pemerintah, BUMN, perusahaan, NGO, hingga masyarakat menjadi kunci realisasi pemerataan layanan.
“Kolaborasi itulah yang akan memastikan seluruh desa menerima akses secara adil. Maka pentingnya pembaruan data dan monitoring berkala sebagai dasar penentuan desa yang perlu penanganan cepat, sambil menekankan bahwa akses listrik dan air bersih merupakan pondasi pembangunan desa berkelanjutan,” tutupnya. (ADV)
