Kutipopini.com – Guna memberikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke pelosok, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan strategi inovatifnya di hadapan Tim Penilai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Award 2026 di Jakarta. Pemkab menargetkan capaian UCJ Kutim pada 2026 melonjak hingga 85,84 persen, dengan estimasi 193.860 pekerja terlindungi.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, hadir langsung didampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Sulisman serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Januar Bayu Irawan. Ardiansyah mengungkapkan, luasnya wilayah dan minimnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan klasik di lapangan.
“Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, pertama karena luasnya Kutai Timur. Yang kedua, mungkin juga mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara mendaftarkannya,” ujar Ardiansyah.
Disampaikan, Kutim memiliki luas wilayah 31.239,84 kilometer persegi dengan topografi pedalaman, pesisir, dan pegunungan yang menantang. Kondisi itu menurutnya, tidak menyurutkan langkah pemerintah daerah mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi hambatan geografis dan administratif, Pemkab menerapkan empat strategi utama. Yakni, peningkatan kepatuhan badan usaha, perluasan cakupan bagi pekerja rentan dan non-ASN, digitalisasi layanan, serta kolaborasi multipihak.
Pemkab menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) berperan di ekosistem desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyasar tenaga pendidik, dan Distransnaker menangani sisi ketenagakerjaan.
Digitalisasi layanan dimaksimalkan lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim untuk mempermudah pendaftaran dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pendekatan ‘jemput bola’ dan komunikasi intensif yang melibatkan camat hingga kepala desa, Pemkab memastikan perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan hingga ke pelosok wilayah. (ADV)
