Kutipopini.com – Predikat pelayanan publik terbaik pada 2024 dinilai belum cukup. Sekretaris Daerah Kutai Timur (Sesdakab Kutim), Rizali Hadi, mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat terus bertambah, sehingga pembenahan layanan tidak boleh berhenti.
Pesan itu disampaikan Rizali saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di lingkungan Setkab Kutim, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Forum ini menjadi ruang menguji rancangan standar pelayanan sekaligus menjaring masukan dari enam unsur pemangku kepentingan sebelum dijadikan pedoman. Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menyebut penyusunan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014, serta telah dimulai sejak 22 Oktober 2026.
Demikian hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara, disempurnakan, lalu ditetapkan lewat Keputusan Sesdakab dan dipublikasikan terbuka.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat hal yang menentukan penerapan standar pelayanan: kejelasan regulasi, kesiapan sarana, prasarana dan teknologi, kualitas SDM, serta dukungan anggaran operasional.
Ia juga mendorong integrasi data antara sekretariat daerah dan seluruh perangkat daerah dalam kerangka SPBE.
“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyoroti kesejahteraan pegawai. Menurutnya, TPP dan insentif perlu memperhatikan beban kerja serta kenyamanan lingkungan kerja.
“Orang kalau melayani dengan cemberut kan tidak enak dilihat. Supaya dia tidak stres, ya berikan insentifnya,” tuturnya.
Pemkab Kutim berharap standar yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi aplikatif, terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan warga. (ADV)








