Bupati Kutim Tegaskan Perlindungan Anak Terlantar Bukan Sekadar Urusan Sosial, tapi Kewajiban Negara

banner 728x90

Kutipopini.com – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa anak terlantar tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah sosial. Menurutnya, perlindungan anak adalah tanggung jawab kemanusiaan sekaligus kewajiban negara untuk menjamin masa depan generasi penerus.

Hal tersebut disampaikan saat penandatanganan kesepakatan bersama penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ardiansyah, bahwa setiap anak berhak tumbuh layak, memperoleh pendidikan, dan mendapat layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administrasi maupun status hukum.

“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujarnya.

Lewat perwalian yang sah, anak yang tak memiliki orang tua atau tak diketahui asal-usul keluarganya tetap punya wali yang bertanggung jawab secara hukum. Dengan begitu, mereka tidak menemui hambatan mengakses hak dasar dan layanan publik.

Lebih lanjut, ia menilai penanganan anak terlantar tak boleh berhenti pada pendataan atau pengasuhan sementara. Serta mendorong kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Ia juga menegaskan kesepakatan ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

“Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *