Kutipopini.com – Melalui rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kedua 2025 serta RKA 2026, Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola anggaran yang disiplin dan sesuai regulasi.
Forum resmi yang digelar di Hotel Mercure itu juga menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) 2026–2030, yang dilaksanakan pada Jumat (29/11/2025) dan turut dihadiri Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman.
Direktur Utama Perumdam TTB, Suparjan, menjelaskan bahwa penyusunan RKA Perubahan Kedua 2025 dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah asumsi yang mengalami perubahan. Selain itu, langkah ini juga merupakan bentuk kepatuhan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan BUMD. Ia menegaskan,
“Kami memastikan setiap instrumen anggaran memenuhi batasan regulasi. Dua rasio utama yang diatur Permendagri sudah kami penuhi,” terangnya.
Lebih lanjut, bahwa dua rasio tersebut biaya operasi maksimal 90 persen dari pendapatan dan biaya pegawai maksimal 35 persen menjadi acuan penting dalam evaluasi. Perumdam memastikan keduanya berada dalam batas aman sehingga dokumen RKA Perubahan 2025 dinyatakan sesuai ketentuan.
“Dengan dasar tersebut, pembahasan berlanjut pada RKA 2026 yang dirancang untuk mendukung implementasi Renbis dan percepatan perluasan layanan air bersih,” ujarnya.
RKA 2026 juga diselaraskan dengan arahan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang meminta percepatan target cakupan layanan hingga mencapai 80 persen pada 2029.
“Penyesuaian anggaran 2026 diarahkan untuk mempercepat peningkatan pelayanan. Kami memasukkan prioritas pelayanan minimal serta program-program teknis yang mendukung target cakupan air bersih,” katanya.
Dengan penyusunan anggaran yang terukur dan berbasis regulasi, Perumdam menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi peningkatan kinerja sekaligus dorongan mempercepat pemerataan akses air bersih di Kutim. (ADV)
