Kutipopini.com – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman secara resmi meluncurkan Program Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Klinik Pratama Rawat Inap PT Swakarsa Sinarsentosa, Desa Muara Wahau. Kamis (04/9/2024).
Turut hadir, perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim dr. Sunarto, Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat dr. Pirdawati, serta Kepala DPPKB Achmad Junaidi. Turut hadir pula Medical Dept Head Klinik Pratama dr. Sri Santoso, Camat Muara Wahau, Kapolsek, Danramil, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Tujuan program KBKR tersebut untuk meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat kualitas kesehatan masyarakat dengan fokus pada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
“Kehadiran Klinik Pratama Rawat Inap ini merupakan kontribusi signifikan dari DSN Group kepada masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya melayani karyawan, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum,” ucap Ardiansyah dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Sosial (Dinsos) diinstruksikan untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Agama.
“Program bimbingan untuk calon pengantin telah berjalan selama tiga tahun dan sangat penting untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan kuat,” katanya.
Diketahui, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengapresiasi keberhasilan Program Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Kutim, yang berhasil melampaui target akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
“Dari target awal 100 akseptor, program ini mencatatkan 129 akseptor,” ujarnya.
Tahun 2024 BKKBN telah menetapkan empat prioritas utama percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penurunan stunting untuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang menunjukkan penurunan balita stunting di Kalimantan Timur dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen. Namun, prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 24,7 persen menjadi 29,0 persen.
“Pencegahan stunting harus dimulai sebelum pernikahan dengan fokus pada pencegahan anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK) pada remaja putri. Program KB pascapersalinan juga berperan penting dalam mencegah stunting dengan memastikan jarak kehamilan yang memadai,” terangnya.
Diharapkan, dengan kolaborasi ini pada mendukung program-program Pemkab Kutim untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
