Kutipopini.com – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyongsong percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sikap ini muncul setelah pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi berbasis desa yang terstruktur dan terdata.
Menurut Bupati, Kutim termasuk daerah yang bergerak paling cepat dalam merespons kebijakan tersebut. Serta, ia juga menyampaikan bahwa komunikasi lintas perangkat daerah telah dilakukan segera setelah mengikuti rapat nasional secara virtual. Instruksi percepatan disampaikan langsung kepada Dinas Koperasi, Disperindag, dan DPMDes untuk memastikan seluruh aspek teknis dipenuhi tanpa menunggu waktu lama.
“Koordinasi langsung kita lakukan, agar percepatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berjalan di lapangan,” ucap Bupati, usai mengikuti Zoom Meeting terkait Pembangunan KDKMP, di Ruang Meeting Diskominfo Staper Kutim, Selasa (25/11/2025).
Ia menilai, kesiapan lahan menjadi bukti konkret bahwa Kutim memiliki komitmen kuat. Dari 141 desa dan kelurahan definitif, sebanyak 81 titik telah siap dibangun. Baginya, capaian ini bukan sekadar angka, melainkan representasi keseriusan daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat di level paling bawah.
“Dan pembangunan Koperasi Merah Putih akan berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi RT melalui skema Banksus Desa. Program ini disebut memiliki peran strategis untuk mendorong masyarakat meningkatkan produktivitas sekaligus membantu pemerintah mengantisipasi kerentanan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting,” terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pendataan komoditas ekspor, bahwa kelemahan data membuat daerah kehilangan jejak produksi asli Kutim. Karena itu, ia menugaskan Disperindag Kutim untuk melakukan inventarisasi komoditas yang keluar daerah agar Kutim tidak kehilangan potensi nilai ekonomi.
“Mandat nasional terkait koperasi bukan sekadar program pembangunan, tetapi langkah revitalisasi ekonomi desa yang harus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV)
