Kutipopini.com – Menjelang akhir tahun, pembahasan soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim), kembali jadi sorotan. Waktu yang semakin sempit membuat banyak pihak khawatir sejumlah program pemerintah tak bisa terealisasi tepat waktu, meski anggaran tahun ini justru naik hampir 10 persen dari sebelumnya.
Anggota DPRD Kutim, Yan, mengaku peningkatan anggaran memang membawa harapan baru, namun waktu pelaksanaan yang makin terbatas membuatnya waswas.
“Tidak terlalu banyak berubah lah programnya, meski sempat efisiensi di awal. Tapi kalau waktunya mepet, ya kita khawatir lagi soal penyerapan.” ungkap Yan kepada awak media belum lama ini.
Menurutnya, situasi seperti ini bukan hal baru. Pola serupa kerap terjadi, di mana pelaksanaan kegiatan molor karena proses administrasi belum rampung.
“Kita memang tidak terlalu maksimal dalam penyerapan. Nah, tahun ini kekhawatiran itu muncul lagi, karena waktunya sudah sedikit tapi belum juga berjalan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama yakni lambatnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di sejumlah dinas. Tanpa dokumen itu, kegiatan pemerintah tak bisa segera dijalankan.
“Yang kita susuri ke dinas-dinas, DPA-nya belum jadi. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini sudah muncul, biar bisa langsung kerja,” harapnya.
Terakhir, ia menegaskan, DPRD hanya bisa mendorong dan mengingatkan pemerintah agar bergerak cepat.
“Sekarang bolanya ada di pemerintah. Kita tetap berharap semuanya bisa berjalan lancer. Kami tetap optimis bahwa pemerintah daerah akan menuntaskan targetnya sebelum tahun berganti,” tutupnya. (ADV)
