Kutipopini.com – Persoalan pemerataan layanan kesehatan di Kutai Timur (Kutim), kembali mendapat sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Akhmad Sulaeman, menilai bahwa meski anggaran tahun 2025 telah dialokasikan untuk seluruh wilayah, kawasan pelosok masih menghadapi masalah mendasar dalam pelayanan kesehatan.
Menurutnya, keterbatasan tenaga medis dan minimnya sarana prasarana menjadi kendala utama yang dialami masyarakat di daerah terpencil. Salah satu wilayah yang disebut paling membutuhkan perhatian adalah Kecamatan Sandaran, yang kondisi geografisnya dinilai cukup menantang untuk dijangkau.
“Dengan anggaran 2025 ini kita sebenarnya sudah lihat alokasi untuk daerah-daerah terpencil, tapi masih banyak yang belum punya tenaga medis cukup. Bahkan sarana dan prasarananya pun masih terbatas,” ujar Sulaeman. Jumat (14/11/2025)
Legislator Partai Demokrat itu menegaskan, Kecamatan Sandaran seharusnya memiliki setidaknya dua puskesmas untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Ia menyebut, medan yang sulit dan jarak antarperkampungan yang jauh membuat pelayanan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan satu fasilitas.
“Sejak awal saya sudah katakan, Sandaran itu minimal butuh dua puskesmas. Karena kondisi geografisnya memang menuntut agar pelayanan bisa menjangkau seluruh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan hasil kunjungan resesnya di beberapa daerah lain, termasuk Desa Pangadan di Kecamatan Karangan, yang mengalami kendala serupa. Menurutnya, jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan fasilitas kesehatan memadai, sehingga masyarakat sering kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
“Waktu reses, masyarakat Pangadan juga menyampaikan keluhan. Penduduknya banyak, tapi jarak ke pusat pelayanan kesehatan terlalu jauh. Mereka juga butuh tambahan fasilitas medis,” terangnya.
Dengan kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan tenaga medis dan membangun infrastruktur kesehatan di wilayah pedalaman.
“Kita tidak bisa bicara kesejahteraan kalau pelayanan dasar seperti kesehatan masih timpang. Pemerintah harus memastikan pelayanan medis bisa dirasakan sampai pelosok,” pungkasnya. (ADV)
