Kutipopini.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. Meski langkah itu dinilai perlu untuk menjaga stabilitas fiskal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
Menurutnya, semangat efisiensi harus diimbangi dengan keberpihakan terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menilai bahwa di balik upaya merampingkan belanja daerah, pemerintah harus tetap peka terhadap kondisi riil di lapangan.
“Kita bisa memahami bahwa efisiensi itu penting, tapi jangan sampai kebutuhan masyarakat di pelosok jadi terabaikan. Pemerintah harus turun langsung untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan di sana,” ujarnya. Rabu (19/11/2025).
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, hasil pengamatannya di sejumlah kecamatan menunjukkan masih banyak daerah yang minim sentuhan pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa ada 2 persoalan utama muncul dari kebijakan efisiensi. Yakni, menyusutnya alokasi anggaran untuk daerah dan minimnya dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau anggaran berkurang karena efisiensi, itu wajar. Tapi masalahnya, kadang kita tidak tahu di lapangan seperti apa kebutuhannya. Pemerintah harus benar-benar mendengar aspirasi masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Kaliorang, Karangan, Sandaran, Kaubun, dan Sangkulirang, itu menegaskan bahwa pemerataan distribusi anggaran menjadi kunci agar efisiensi tidak menimbulkan kesenjangan baru antarwilayah. Ia berharap pemerintah dapat menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan agar kebijakan efisiensi tetap berpihak pada masyarakat kecil.
“Anggaran itu harus tepat sasaran. Kalau distribusinya tidak seimbang dan hanya menumpuk di daerah tertentu, efisiensi tidak akan membawa manfaat besar,” terangnya.
Terakhir, ia menekankan agar kebijakan efisiensi tidak hanya dilihat sebagai upaya penghematan, tetapi juga sebagai momentum memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat komitmen pelayanan publik di seluruh pelosok Kutim.
“Efisiensi seharusnya memperkuat, bukan mengurangi. Yang penting, kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (ADV)
