DPRD Kutim Soroti Anggaran Jumbo PUPR dan Perkim, Masih Terbebani Utang Proyek Lama

banner 728x90

Kutipopini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menyoroti tingginya anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) tahun ini. Namun, meski terlihat besar, sebagian dana tersebut ternyata masih terserap untuk membayar utang proyek yang belum rampung.

Anggota DPRD Kutim, H. Ardiansyah, mengatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius dewan saat pembahasan anggaran. Menurutnya, dua dinas tersebut memang memegang porsi anggaran terbesar, namun sebagian besar tidak bisa digunakan untuk pembangunan baru.

“Ya, anggaran yang tinggi ada dua dinas, PUPR dan Perkim. Tapi di situ ada utang besar yang harus kita selesaikan,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, dewan memaklumi situasi tersebut karena sebagian kegiatan fisik sudah berjalan. Sementara untuk menghentikan proyek bukan langkah bijak karena akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat maupun kontraktor.

“Kita maklumi itu karena memang sudah berjalan kegiatannya. Kalau tidak dilanjutkan, kasihan juga masyarakat. Tapi ini yang jadi beban kita sekarang,” jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kutim, ini juga menegaskan perlunya sikap tegas terhadap kedua dinas agar ke depan pengelolaan proyek lebih terencana. Meski anggaran yang digelontorkan besar, bukan berarti pemerintah bebas menggunakannya tanpa arah yang jelas.

“Artinya kita juga harus tegas sama mereka. Memang besar anggarannya, tapi harus jelas peruntukannya. Jangan sampai terus terbebani utang,” tegasnya.

Diketahui, dari total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR, hanya sekitar Rp700 miliar yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memulai proyek baru. Sisanya digunakan untuk menutup kewajiban pembayaran proyek lama yang belum terselesaikan.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar perencanaan lebih realistis dan tidak menimbulkan beban utang di tahun-tahun berikutnya. Ia menegaskan, setiap rupiah dari APBD harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *