Kutipopini.com – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 yang nyaris menembus Rp10 triliun bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik nominal itu tersimpan tanggung jawab besar: memastikan setiap rupiah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menyadari hal tersebut. Ia menyebut, pihaknya kini tengah menelusuri dan menelaah seluruh program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, mulai dari sektor ekonomi hingga ketenagakerjaan.
“Kita ingin memastikan bahwa semua program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena dengan anggaran sebesar ini, tanggung jawabnya juga luar biasa besar,” ujar Ali usai memimpin rapat bersama dinas terkait belum lama ini.
Langkah awal dimulai dengan Dinas Perkebunan (Disbun). Pemilihan dinas ini bukan tanpa alasan. Sebab, sektor perkebunan dinilai sebagai penopang utama ekonomi Kutim.
“Kontribusi perkebunan terhadap PDRB cukup besar. Sawit dan karet, misalnya, menyerap banyak tenaga kerja. Ini sektor yang tidak bisa diabaikan,” ungkpanya.
Ia menilai, pengawasan bukan hanya soal mencari kekurangan, tetapi juga memastikan sinergi antarprogram dapat berjalan lebih baik. Dan fungsi dewan adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas daerah.
“Tugas kami bukan menghambat, tapi mengawal. Supaya setiap kebijakan benar-benar punya arah, bukan sekadar program di atas kertas,” terangnya.
Melalui serangkaian rapat kerja dengan seluruh OPD mitra, Komisi B berharap bisa menyusun rekomendasi konkret bagi pembangunan Kutim ke depan. Karena dalam pandangan Ali, tata kelola anggaran bukan sekadar administrasi, melainkan cermin dari komitmen moral pemerintah daerah terhadap rakyatnya.
“Anggaran besar tanpa kendali, sama saja dengan kapal tanpa kompas,” tutupnya. (ADV)
