Kutipopini.com – Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, dengan menegaskan kembali prinsip dasar bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen politik yang mengembalikan manfaat kepada rakyat.
Juru bicara fraksi, H. Shabaruddin, menyampaikan bahwa persoalan paling serius dalam rancangan APBD 2026 adalah anjloknya pendapatan daerah.
“Proyeksi pendapatan Rp5,736 triliun turun hampir setengah dari APBD Murni 2025 harus dijelaskan dengan gamblang,” ujarnya.
Fraksi meminta Pemerintah Daerah menjabarkan faktor penyebabnya serta menyiapkan langkah penguatan PAD yang lebih terukur.
Sementara, Ketua Fraksi GAP, Faizal Rachman, menyampaikan bahwa kondisi fiskal tersebut menuntut penyusunan ulang skala prioritas. Menurutnya, alokasi Belanja Operasi Rp3,376 triliun harus dikelola sangat hati-hati agar tidak menggerus belanja publik.
“Belanja Modal semestinya diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur pelayanan yang merata hingga wilayah pesisir dan pedalaman. GAP menilai pembangunan pada 2026 harus memastikan akses jalan desa, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan benar-benar diprioritaskan,” ” tegasnya.
Selain itu, Fraksi juga mengungkapkan keberatan atas rencana Penyertaan Modal Rp25 miliar tanpa penjelasan komprehensif. GAP meminta rincian BUMD penerima, urgensi penyertaan, hingga proyeksi dampaknya terhadap PAD, dan mendesak agar Prioritas RKPD difokuskan pada sektor yang memberikan efek pengganda besar, seperti ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
“Lambannya realisasi program tahun sebelumnya dan meminta percepatan proses birokrasi dan pengadaan. Dan APBD 2026 harus dibahas secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kutim,” tutup. (ADV)
