Kutipopini.com – Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi fokus utama pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/11/2025), seluruh pemerintah daerah diminta meningkatkan kinerja serapan anggaran menjelang akhir tahun. Dari Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi hadir bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti rendahnya capaian belanja daerah secara nasional. Ia menyampaikan bahwa hingga pertengahan November, rata-rata realisasi baru menyentuh angka 60 persen.
“Rata-rata realisasi belanja baru di angka 60 persen, sementara waktu kita hanya tersisa satu bulan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya percepatan signifikan agar capaian 2024, yaitu 92 persen, dapat kembali didekati. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini harus menjadi dasar untuk menyusun perencanaan penyerapan anggaran yang lebih awal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pola serapan yang terencana sejak awal tahun anggaran.
“Pada 2026, daerah harus mulai menerapkan penyerapan 20 persen di triwulan pertama dan 30 persen pada setiap triwulan berikutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa percepatan serapan sejak awal akan memperkuat perputaran ekonomi dan memastikan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan kondisi serapan daerah terkini.
“Faktanya kita baru terserap sekitar 55 persen, tapi kami optimis,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan prioritas, termasuk yang baru disahkan dalam APBD Perubahan, kini berjalan paralel. Pemkab Kutim, lanjutnya, akan memperkuat monitoring perangkat daerah agar target akhir tahun dapat tercapai secara maksimal. (ADV)
