Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kamis (21/11/2024).
Rapat dipimpin langsung, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, Agus Hari Kesuma, untuk memastikan kelancaran Pemilihan Umum (Pilkada) serentak 2024 di Kutim.
Turut hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol.
Rapat tersebut, berdiskusi strategis terkait persiapan pemilu di wilayah Kutim. Namun dalam fokus utama terkait pendistribusian logistik Pilkada untuk daerah-daerah Kecamatan terpencil di Kutim. Meliputi, Kecamatan Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran hingga Kecamatan Busang.
Distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara dan peralatan TPS, memerlukan persiapan matang agar tiba tepat waktu dan aman.
Menurutnya, guna memastikan seluruh persiapan Pilkada aman, pentingnya dukungan berbagai pihak, termasuk personel keamanan, untuk memastikan proses distribusi berjalan tanpa hambatan.
“Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ucap AHK.
Senada, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan juga menekankan pentingnya kesiapan pengamanan di semua TPS. Partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan. Forkopimda telah menyusun skema pengamanan dengan melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim, Lanal hingga dari Pemkab Kutim.
“Mereka akan dikerahkan secara merata untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan berlangsung hingga selesai,” ujarnya.
Selain itu, Forkopimda juga menegaskan pentingnya pencegahan kecurangan, termasuk praktik politik uang dan upaya memilih dua kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kutim Jimmi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di TPS untuk memastikan integritas pemilu. Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi.
“Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi money politic,” ujar Jimmi.
Lebih lanjut, ia juga mendorong Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) turut menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam menangani potensi pelanggaran. Penerbitan surat edaran yang mengimbau ASN, pihak swasta, dan perusahaan agar memberikan waktu bagi seluruh karyawan untuk ikut mencoblos.
Rapat Forkopimda ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan sukses di Kutim. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada.
“Semua elemen harus bersatu untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” tegas AHK.
Dengan koordinasi yang intensif, Forkopimda optimistis Pemilu 2024 di Kutim akan berlangsung aman, damai, dan berintegritas. Sehingga pada akhirnya membawa harapan baru bagi masyarakat Kutim dan Indonesia secara keseluruhan. (ADV)
