Kutipopini.com – Upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien dan tepat sasaran kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim).
Ketua Komisi C, H Ardiansyah, menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kegiatan administratif yang tidak berdampak langsung.
Menurutnya, sinkronisasi antara program kerja dan visi misi kepala daerah menjadi kunci utama agar arah pembangunan tetap terjaga. Ia menilai, masih ada sejumlah perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami garis besar tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
“Kalau harapan kami, khususnya bagi pemerintah daerah, bagaimana bisa memaksimalkan anggaran ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat, terutama OPD-OPD yang terkait,” tegas Ardiansyah kepada awak media belum lama ini.
Selain itu, ia juga menyoroti masih ditemukannya program atau kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah. Ia menilai, tumpang tindih program seringkali muncul karena lemahnya koordinasi antar-dinas dan kurangnya transparansi dalam proses perencanaan.
“Jangan sampai kita banyak membuat kegiatan yang tidak berkaitan dengan visi dan misi bupati. Karena masih ada dinas yang saat ditanya kegiatannya tidak jelas, padahal ternyata sudah jalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia kembali menyinggung lemahnya dokumentasi dan pelaporan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Banyak proposal dari warga, katanya, tidak dapat ditindaklanjuti karena hilangnya data atau minimnya tanggapan dari instansi teknis.
“Begitu ada proposal masyarakat masuk, ternyata banyak yang hilang. Alasannya data tidak ada. Nah, ini yang bikin kita bingung,” ucapnya.
Ia berharap persoalan ini segera menjadi perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif dinilai mutlak diperlukan agar arah penggunaan anggaran tetap transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Yang kita inginkan bukan banyaknya kegiatan, tapi hasil yang benar-benar bisa dirasakan rakyat. Itu yang paling penting,” tandasnya. (ADV)
