Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran daerah melalui penyampaian tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Tanggapan pemerintah ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Pemerintah diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Ardiansyah Sulaiman. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi yang dinilai konstruktif dan sejalan dengan upaya memperkuat fondasi fiskal daerah.
“Pemerintah memandang masukan fraksi sebagai bagian penting dalam memastikan APBD 2026 disusun secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kutai Timur,” demikian kutipan sambutan Bupati.
Salah satu yang menjadi sorotan, yakni peningkatan pendapatan daerah dari proyeksi awal Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil sinergi bersama DPRD dalam fungsi pengawasan serta optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan.
Menanggapi sejumlah catatan fraksi, pemerintah menegaskan kembali fokusnya pada efisiensi belanja, penajaman prioritas layanan dasar, dan percepatan penyerapan anggaran.
“Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan SIPD sebagai instrumen transparansi dan peningkatan kualitas perencanaan”
Pemerintah Kutim menyimpulkan bahwa arah pembahasan APBD 2026 akan berfokus pada penguatan perencanaan, respons terhadap dinamika ekonomi daerah, serta penerapan prinsip good governance.
“Kami menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan bersama DPRD dan memastikan APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” tandasnya.(ADV)
