Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat pelayanan publik berbasis komunitas melalui peran aktif Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam memetakan kondisi sosial warganya.
Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepekaan RT dalam mendeteksi permasalahan di lingkungannya.
“Pendekatan pasif sudah tidak relevan. Ketua RT harus terjun langsung ke rumah-rumah warga agar kebutuhan mereka terpantau dan persoalan seperti stunting, kemiskinan, maupun anak putus sekolah dapat segera ditangani,” ujarnya, Kamis (25/11/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan metode “Jemput Bola” sebagai kunci agar intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Selain peran RT, ia juga menyoroti fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutim yang mengelola anggaran pemberdayaan masyarakat senilai lebih dari Rp 400 miliar.
“Saya meminta jajaran DPMD untuk tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi rutin meninjau aktivitas di desa dan RT agar program pemberdayaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai dukungan konkret, Pemkab menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu Khusus) Desa dengan alokasi hingga Rp 250 juta per RT. Dana ini dimaksudkan untuk menanggulangi kebutuhan warga secara cepat tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang.
Terakhir, ia juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah desa, DPMD, hingga Ketua RT, untuk memperkuat kolaborasi dan memperbarui data lapangan secara akurat.
“Dengan sinergi ini, tidak ada lagi warga kurang mampu atau anak yang terputus akses pendidikannya di Kutim,” tutupnya.
Pendekatan ini menunjukkan upaya Pemkab Kutim dalam memadukan pemberdayaan masyarakat dengan efisiensi layanan publik melalui partisipasi aktif komunitas. (ADV)
