Kutipopini.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Upaya ini ditempuh melalui penyempurnaan pendataan serta penyediaan jalur pendidikan alternatif bagi anak yang sudah terlanjur putus sekolah.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh anak harus tetap memperoleh kesempatan belajar, baik melalui pendidikan formal maupun program kesetaraan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyampaikan bahwa validasi data menjadi fondasi utama sebelum intervensi dilakukan. Menurutnya, diperlukan pemetaan yang akurat agar penanganan ATS dapat diarahkan sesuai kebutuhan di masing-masing kecamatan.
“Setelah proses pendataan selesai, pemerintah akan fokus pada pencegahan putus sekolah serta pemberian akses belajar lanjutan bagi anak yang membutuhkan,” terangnya. Selasa (11/11/2025).
Ia menuturkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan pendidikan, mulai dari seragam gratis, buku pelajaran, hingga penghapusan SPP di sekolah negeri. Kemudahan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi alasan utama anak berhenti sekolah.
“Dengan fasilitas yang sudah diberikan, masyarakat seharusnya semakin terdorong memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah,” ujarnya.
Selain penguatan layanan sekolah reguler, Disdikbud juga mengoptimalkan jalur kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C sebagai solusi bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
“Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, seluruh pihak diharapkan dapat memastikan tidak ada anak yang tertinggal pendidikan,” katanya.
Disdikbud menargetkan validasi data ATS rampung pada akhir 2025, sehingga program intervensi dapat segera dimaksimalkan pada tahun berikutnya. Komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Kutim. (ADV)
