Kutipopini.com – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 menjadi sekitar Rp4,8 triliun menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) akan tetap dijaga, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Rizali yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyadari, penurunan anggaran berpotensi menekan sejumlah pos belanja, terutama belanja pegawai yang selama ini mendominasi struktur APBD. Meski begitu, ia memastikan Pemkab Kutim akan berupaya keras agar TPP tidak mengalami pemangkasan besar.
“Saya masih memikirkan bagaimana caranya kita mempertahankan TPP itu tidak turun,” ujar Rizali kepada awak media. Selasa (11/11/2025).
Berdasarkan data Pemkab Kutim, belanja pegawai 2025 mencapai Rp2,3 triliun, atau sekitar 20,7 persen dari total APBD. Dengan proyeksi penurunan anggaran pada 2026, pemerintah harus menyesuaikan komposisi agar porsi belanja pegawai tetap di bawah batas 30 persen, sesuai aturan nasional.
Lebih lanjut, ia mengakui, menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan ASN bukan perkara mudah. Namun, ia menegaskan tengah mencari “formula terbaik” agar TPP tetap stabil tanpa melanggar ketentuan keuangan daerah.
“Kalaupun turun, kami harap tidak terlalu jauh,” tegasnya.
Saat ini Kutim memiliki lebih dari 5.600 ASN, terdiri dari PNS dan PPPK. Tahun 2024, sebanyak 4.303 tenaga honorer telah resmi diangkat menjadi PPPK, serta 280 formasi baru diisi PNS. Komposisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah fluktuasi pendapatan daerah.
Terakhir, dengan penegasan bahwa efisiensi fiskal tidak boleh mengorbankan motivasi ASN.
“Kita ingin kesejahteraan pegawai tetap terjaga, karena merekalah ujung tombak pelayanan publik di Kutim,” tutupnya. (ADV)
