Kutipopini.com – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menilai pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program nyata di tingkat lokal.
Hal tersebut ia sampaikan setelah mengikuti Rakor Kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11/2025), yang menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.
Forum tersebut, menurutnya, memberikan gambaran jelas tentang arah pembangunan Indonesia ke depan sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan daerah.
Lebih lanjut, ia disampaikan bahwa materi yang dibawakan para narasumber, termasuk Menteri Pertanian dan Menteri Sosial, membuka ruang sinergi yang lebih luas.
“Penjabaran materinya luar biasa. Ini motivasi bagi saya untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dengan program nasional, karena ternyata banyak peluang yang bisa kita ambil,”jelasnya.
Ia menekankan sektor pertanian dan penguatan pendidikan masyarakat sebagai dua bidang yang dapat segera dioptimalkan.
Terkait kebijakan pergerakan pejabat eselon II secara nasional, Mahyunadi mengakui perubahan tersebut mengurangi ruang kewenangan daerah. Namun ia menilai langkah itu tetap positif dalam konteks kepentingan pembangunan nasional.
“Harapannya, semua kebijakan ini benar-benar bisa kita implementasikan di daerah,” tegasnya.
Pada sisi kepegawaian, ia sepakat dengan penekanan Kepala BKN mengenai perlunya meritokrasi yang lebih konsisten. Sebab, ia menilai masih terdapat ASN yang bekerja kurang optimal, sehingga seleksi jabatan harus lebih menekankan kompetensi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa hasil Rakor langsung memengaruhi manajemen ASN di Kutim, termasuk pengalihan penyuluh pertanian menjadi tenaga pusat pada 1 Januari 2026 serta pelibatan ASN daerah dalam program sosial melalui Koperasi Merah Putih.
“Rakor ini dibuka langsung oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, dengan menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi,” tutupnya. (ADV)
