Kutipopini.com – Melalui Rapat Paripurna, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (25/11/2025).
Anggota Fraksi, Kari Palimbong, menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menyambut baik tema RKPD 2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, serta penguatan infrastruktur pendukung investasi.
“Fraksi berharap arah kebijakan tersebut dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan APBD sehingga menjadi instrumen fiskal yang efektif bagi pembangunan daerah,” ucapnya.
Pada aspek fiskal, Fraksi Golkar memberikan catatan penting mengenai prediktabilitas anggaran dan ketepatan siklus perencanaan APBD, bahwa proses penyusunan KUA–PPAS 2026 masih menghadapi ketidakpastian data, sehingga diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran.
“Langkah ini dianggap penting untuk memastikan kualitas APBD sekaligus menjaga stabilitas pelaksanaan program pembangunan,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas lembaga, terutama terkait kehadiran anggota DPRD dalam rapat. Fraksi meminta Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara terbuka serta memastikan pencatatan kehadiran dilakukan sesuai fakta guna menjaga keabsahan kuorum.
Selain itu, Fraksi juga mendorong evaluasi terhadap sistem kehadiran rapat, termasuk rapat daring, agar lebih tertib dan akurat. Fraksi melalui Ketua Asty Mazar, menyatakan bahwa Nota Keuangan APBD 2026 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan komitmen untuk mengawal penyusunan APBD yang berpihak pada peningkatan SDM, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Kutim. (ADV)
