Kutipopini.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat finalisasi Laporan Hasil Kerja (LHK) terkait verifikasi lapangan PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Faizal Rachman, didampingi Hasbollah dan H Ridwan.
Pada kesempatan tersebut, Faizal menyampaikan bahwa hasil klarifikasi dan temuan awal di lapangan menunjukkan PT THL terindikasi menanam kelapa sawit seluas sekitar 22 hektare di luar batas Izin Usaha Perkebunan (IUP). Menurutnya, lahan tersebut tercatat berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Temuan ini menjadi perhatian kami karena setiap aktivitas perkebunan harus memiliki dasar perizinan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan tata ruang serta aturan yang berlaku,” ucapnya.
Turut hadir DPMPTSP, ATR/BPN, Dinas Perkebunan, dan unsur kepolisian dari Polsek setempat. Faizal menjelaskan bahwa forum tidak hanya memverifikasi aspek administratif, tetapi juga membahas konsekuensi hukumnya.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur bahwa korporasi beroperasi di luar wilayah IUP dapat dikenai sanksi pidana dan denda maksimal Rp10 miliar.
Faizal menegaskan, dengan LHK yang telah difinalisasi, Komisi B akan menerbitkan rekomendasi yang objektif, terukur, dan mengikat untuk segera ditindaklanjuti instansi berwenang.
“Kami juga mengingatkan agar seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi tata ruang dan perizinan demi menjaga iklim investasi Kutim tetap sehat serta mencegah konflik agraria di masyarakat,” tandasnya. (ADV)








