PAD Jadi Kunci Hadapi Penurunan DBH, Yusri Desak Langkah Konkret Pemkab

banner 728x90

Kutipopini.com – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat mulai berdampak pada ruang fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim), termasuk kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusri Yusuf, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama dalam pengelolaan dana hibah dan belanja daerah agar tetap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Yusri mengatakan, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) membuat kemampuan anggaran Kutim mengalami tekanan. Padahal, sebelumnya daerah ini diperkirakan mampu mengelola APBD mencapai Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Namun, kondisi saat ini membuat anggaran berada di kisaran Rp5 triliun.

“Dengan dampak pemotongan dana bagi hasil ini betul-betul sangat terasa. Seharusnya kita bisa mengatur anggaran 8 sampai 10 triliun, tapi saat ini APBD cuma di Rp5 triliun,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim. Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, keterbatasan fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Termasuk dalam penyaluran dana hibah, setiap alokasi harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Di sisi lain, Yusri meminta Pemkab Kutim tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan melalui optimalisasi sektor pajak dan pengembangan potensi ekonomi yang dapat memberikan pemasukan bagi daerah.

Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan perusahaan daerah (Perusda) yang dinilai perlu segera didorong agar mampu menjalankan usaha produktif. Menurutnya, Perusda seharusnya tidak sekadar menjadi badan usaha milik pemerintah, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Artinya Perusda yang membuat PAD lebih besar harusnya cepat-cepat bisa dibuka atau digalakkan,” katanya.

Yusri berharap pemerintah daerah segera menyusun langkah konkret untuk menggali sumber pendapatan baru, sekaligus mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, keterbatasan dana transfer tidak terus membatasi pelaksanaan pembangunan di Kutim.

“Dengan penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin kita mandiri, semakin luas pula ruang pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat dan menjalankan program pembangunan,” tandasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *