Kutipopini.com – Pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), termasuk realisasi usulan aspirasi masyarakat, masih dibayangi ketidakpastian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim , Joni, mengungkapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan hingga November 2026 belum diterima, meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.
Kondisi tersebut membuat kepastian kegiatan fisik semakin sulit diprediksi. Joni menilai waktu yang tersisa terlalu singkat, mengingat pekerjaan konstruksi umumnya membutuhkan masa kontrak sekitar tiga bulan. Sementara itu, penutupan buku anggaran diperkirakan berlangsung pada 15 Desember 2026.
“Informasinya DPA-nya belum ada. Makanya APBD ini belum jelas,” ungkap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah setelah adanya pemangkasan transfer dari pemerintah pusat. Dampaknya, pelaksanaan proyek pembangunan dan realisasi aspirasi masyarakat berpotensi ikut tertunda.
Joni mengaku belum dapat memastikan apakah usulan pembangunan jalan yang disampaikan masyarakat melalui dirinya bisa direalisasikan. Ia memilih tidak memberikan janji sebelum terdapat kepastian anggaran.
“Mau tidak mau kami sampaikan apa adanya. Kalau ditutup-tutupi, nanti kami yang bahaya,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat di daerah pemilihannya memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini. Menurutnya, keterbukaan jauh lebih penting daripada memberikan harapan yang belum tentu dapat diwujudkan.
Terakhir, ia juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab menyampaikan perkembangan aspirasi secara jujur kepada masyarakat. Jika anggaran tersedia, usulan akan diperjuangkan, tetapi jika tidak memungkinkan, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka.
“Jabatan saya ini amanah dari mereka. Jadi, saya lebih memilih jujur dengan kondisi sebenarnya terkait aspirasi yang disampaikan,” tegasnya. (ADV)








