Kutipopini.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, menyoroti potensi penyesuaian belanja pegawai menyusul penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Ia meminta pemerintah daerah lebih selektif mengatur pengeluaran, terutama menyangkut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tenaga outsourcing.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi. Namun, penghematan harus tetap memperhatikan kewajiban pembayaran gaji dan honor yang menjadi hak pegawai.
Ia juga menilai peluang penambahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun outsourcing semakin terbatas apabila kondisi anggaran tidak memungkinkan.
“Kalau angkanya sudah begini, sulit,” ujarnya.
Terkait TPP, Anjas mengatakan besaran tambahan penghasilan tersebut dapat dievaluasi mengikuti perkembangan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah perlu mempertimbangkan kapasitas APBD sebelum menetapkan kebijakan pembayaran.
“Mengikuti perkembangan keuangan daerah,” katanya.
Selain TPP, keberadaan tenaga outsourcing di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi perhatian. Menurutnya, keputusan mempertahankan atau mengurangi jumlah pekerja harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD dan ketersediaan anggaran.
Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi tidak sampai menghilangkan seluruh tenaga outsourcing. Sebab, pekerjaan tersebut merupakan sumber penghasilan bagi pekerja dan keluarganya.
“Kalau bisa dipertahankan, itu piring nasi. Kalau orang tidak kerja bagaimana? Dikurangi oke, tapi kalau dihilangkan parah juga,” tegasnya.
Anjas berharap penyesuaian belanja pegawai dilakukan secara terukur, tanpa mengabaikan hak pekerja maupun keberlangsungan pelayanan publik. Pembahasan APBD Kutim 2027 sendiri ditargetkan disahkan pada 30 November 2026. (ADV)








