Digitalisasi Pemkab Kutim Disorot, DPRD Minta Pengaduan Warga Lebih Responsif

banner 728x90

Kutipopini.com – Digitalisasi layanan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta tidak hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi dan dashboard. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menekankan agar setiap sistem yang dikembangkan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam mengakses informasi, memperoleh pelayanan, hingga menyampaikan pengaduan.

Anggota DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, mengatakan pengembangan layanan digital harus dibarengi integrasi antarsistem. Menurutnya, aplikasi yang dibangun masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berjalan sendiri tanpa tata kelola data dan standar pelayanan yang jelas.

“Digitalisasi pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi atau dashboard. Masyarakat harus merasakan bahwa urusan menjadi lebih mudah, informasi lebih terbuka, dan pengaduan ditangani dengan jelas,” ujar politisi NasDem tersebut. Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya keamanan informasi dalam pengelolaan layanan digital. Pemerintah harus mampu memilah data yang dapat diakses publik dan informasi yang perlu dilindungi demi menjaga privasi serta keamanan masyarakat.

Selain itu, setiap pengaduan yang masuk melalui sistem digital harus memiliki nomor pelacakan, batas waktu respons, instansi penanggung jawab, serta informasi perkembangan penyelesaian. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bisa menyampaikan keluhan, tetapi juga mengetahui tindak lanjutnya.

Lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap aplikasi yang telah dibangun perlu dilakukan lintas OPD untuk mencegah duplikasi anggaran dan sistem yang tidak terpelihara. Penganggaran juga harus memperhitungkan biaya operasional, keamanan, integrasi, serta peningkatan kemampuan aparatur.

“Setiap aplikasi harus punya penanggung jawab, standar keamanan, dan biaya pemeliharaan yang terencana. Jangan sampai anggaran habis untuk membangun sistem, tetapi layanan justru tidak terurus,” tegasnya.

Ia turut meminta pemerintah tetap menyediakan pelayanan tatap muka bagi masyarakat yang terkendala perangkat, jaringan internet, maupun kemampuan menggunakan teknologi.

“Dengan transformasi digital, harus akan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menciptakan kesenjangan baru,” pungkasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *