DPRD Kutim Jadwalkan Hearing Sengketa Lahan Swarga Bara Awal Desember 2026

banner 728x90

Kutipopini.com – Persoalan sengketa lahan yang telah lama dikeluhkan warga RT 12 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, akhirnya mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmy, memastikan pihaknya akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) untuk meminta kejelasan penyelesaian konflik tanah tersebut.

Persoalan itu kembali mencuat saat Jimmy menggelar reses dan bertemu langsung dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan tindak lanjut laporan sengketa lahan yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPRD.

Jimmy mengakui surat permohonan hearing terkait persoalan tersebut sebenarnya sudah lama diterima lembaga legislatif. Karena itu, ia memastikan pembahasan akan segera ditindaklanjuti dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa.

“Tadi ada masalah sengketa tanah yang juga akan segera kita hearing-kan langsung di DPRD. Ternyata suratnya memang sudah lama masuk,” ungkap Jimmy. Senin (16/11/2026).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk pelaksaan hearing dijadwalkan pada awal Desember 2026. Melalui forum tersebut, DPRD ingin mempertemukan pihak-pihak terkait agar persoalan yang berlarut-larut dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan kejelasan bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan. Kita jadwalkan awal Desember ini untuk hearing sengketa lahan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian status kepemilikan maupun penggunaan lahan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan fasilitas umum. Tanpa kejelasan lahan, berbagai usulan pembangunan berpotensi mengalami hambatan, meskipun dukungan anggaran telah tersedia.

Ia mencontohkan usulan pembangunan lapangan olahraga di RT 12 Desa Swarga Bara. Karena ketersediaan lahannya sudah jelas, DPRD lebih mudah mendorong realisasi pembangunan melalui anggaran pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kalau lahannya sudah siap dan jelas seperti untuk sarana olahraga tadi, tentu lebih mudah kita dorong realisasinya bagi masyarakat,” tandasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *