DPRD Kutim Soroti Pengelolaan Aset Daerah, Hepnie Minta Seluruh Barang Terdata Jelas

banner 728x90

Kutipopini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti pengelolaan barang milik daerah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih serius. Anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, meminta pemerintah daerah memastikan seluruh aset tercatat dengan benar, memiliki status hukum yang jelas, serta diketahui keberadaan dan penggunaannya.

Menurut Hepnie, persoalan aset tidak cukup diselesaikan melalui pencatatan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pemeriksaan fisik dan pencocokan data di lapangan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah aset hilang, tercatat ganda, atau tidak jelas penanggung jawabnya.

“Aset daerah adalah kekayaan masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah. Karena itu, pencatatan harus sesuai dengan kondisi fisik di lapangan dan status hukumnya harus jelas,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang terintegrasi agar seluruh informasi aset dapat dipantau secara menyeluruh. Data tersebut harus memuat identitas barang, nilai perolehan, lokasi, kondisi, pengguna hingga dokumen kepemilikan.

Selain itu, ia juga menyinggung penertiban kendaraan dinas operasional di lingkungan Sekretariat DPRD Kutim pada Juni 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan program pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penertiban serupa perlu diterapkan terhadap seluruh jenis barang milik daerah, termasuk tanah, bangunan, peralatan dan aset hibah.

“Penertiban tidak boleh berhenti pada pendataan kendaraan atau barang saja. Seluruh aset harus diketahui keberadaan, pengguna, kondisi, dan pemanfaatannya agar tidak ada kekayaan daerah yang terbengkalai,” tegasnya.

Ia meminta setiap OPD memperkuat tanggung jawab pengelolaan aset dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Dengan pengawasan yang konsisten, aset daerah diharapkan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *