Kutipopini.com – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyampaikan pandangan akhir dengan sikap kritis dan tegas terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2025-2045.
Pandangan tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD ke-22 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi. Selasa (26/11/2024).
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,” ucap anggota Fraksi Mulyana.
Pemerintah Kutim telah merumuskan visi untuk RPJPD 2025-2045 sebagai “Kutai Timur Hebat 2045” melalui Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan.
Namun, untuk mencapai Visi Kutim Hebat 2045 tersebut, meliputi 8 misi pembangunan jangka Panjang yang harus dimaksimalkan. Yakni
- Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modem Madani dan Berbudaya
- Transformasi Ekonorni Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Ekonom
- Transformasi Tata kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif dan Visioner
- Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang suportif, agil dan stabil
- Kehutanan, Sosial, Budaya dan Ekologi
- Pembangunan Kewilayahan yang merata, Terencana dan Relevan
- Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas ramah lingkungan dan terjangkau.
- Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan.
“Kami memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah Panitia Khusus (Pansus) lakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya,” ujarnya.
Serta, fraksi juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan. Fraksi akan mendukung alokasi APBD yang lebih besar untuk sektor pertanian. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan Kutim lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.
“kami juga menekankan bahwa human capital/SDM adalah aset utama pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan investasi berkelanjutan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan masyarakat agar siap menghadapi era Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selanjutnya, dengan luasnya wilayah dan tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan, Fraksi mendorong peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung pemerataan pembangunan. Selain itu, fraksi juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara signifikan melalui program-program inovatif berbasis hasil.
“Pentingnya implementasi RPJPD ini secara konsisten, terperinci, dan fokus. Perda ini harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJMD dan RKPD sehingga setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas sesuai visi jangka panjang,” sambungnya.
“Semoga Pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” tandasnya. (ADV)
