Kutipopini.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutai Timur, Mulyono, menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Hal ini berkaitan erat dengan semangat, kenyamanan, dan kualitas pelaksanaan tugas pendidikan di lapangan.
“Selama ini penghasilan yang diterima para guru tergolong cukup baik. Meskipun sebelumnya nominal pendapatan yang diterima relatif lebih besar, adanya penyesuaian terhadap belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus mengelola kemampuan anggaran secara lebih cermat. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan perhatian terhadap pemenuhan hak para pendidik,” ucapnya. Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, ia menymapikan bahwa pemerintah daerah memastikan para guru tetap menerima gaji beserta insentif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, upaya menjaga kesejahteraan tidak hanya diarahkan pada spek finasial, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang membuat guru merasa dihargai dan bahagia dalam menjalankan profesinya.
Secara khusus, ia menjelaskan bahwa insentif bagi tenaga honorer tetap dipertahankan tanpa pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski penyesuaian anggaran belanja pegawai berdampak pada komponen tertentu, besaran insentif honorer tetap disalurkan sesuai nominal yang berlaku.
“Kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis Kutai Timur yang memiliki wilayah tugas dengan tingkat keterjangkauan berbeda-beda. Untuk memberikan perlakuan yang proporsional, pemberian insentif dibagi berdasarkan tujuh zona penempatan. Skema zonasi ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperhitungkan perbedaan lokasi penugasan, terutama bagi tenaga pendidik yang bertugas jauh dari pusat perkotaan,” terangnya.
Dalam skema zonasi tersebut, wilayah Sangatta Utara menjadi zona dengan insentif terendah, yakni Rp 1.275.000. Sementara itu, Sandaran, salah satu wilayah terjauh, memperoleh besaran tertinggi hingga Rp 2.700.000. Perbedaan nominal ini mencerminkan pertimbangan terhadap lokasi dan karakteristik wilayah tempat guru mengabdi.
Mulyono menilai skema zonasi penting untuk menjaga pemerataan perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik, sebab tantangan yang dihadapi guru di setiap wilayah tidak sama. Guru yang bertugas di daerah dengan akses lebih sulit membutuhkan dukungan kebijakan yang turut mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak penugasan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Disdikbud akan terus berupaya agar keterbatasan fiskal tidak serta-merta mengurangi perhatian terhadap tenaga pendidik, khususnya mereka yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis lebih besar,” tutupnya. (ADV)








