Leny Kritik Jangkauan Layanan Perlindungan Perempuan Belum Merata

banner 728x90

Kutipopini.com – Layanan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Leny Susilawati Anggraini, menilai pemerintah perlu memastikan korban di seluruh kecamatan mendapat akses pengaduan, pendampingan, dan perlindungan yang sama.

Leny menyoroti pentingnya keterbukaan data kasus hingga tingkat kecamatan untuk mengukur sejauh mana layanan pemerintah menjangkau masyarakat. Menurutnya, angka kekerasan tingkat kabupaten belum cukup menjadi gambaran keberhasilan penanganan apabila tidak disertai informasi mengenai korban yang mendapat pendampingan dan tindak lanjut laporan.

“Setiap laporan kekerasan harus ditindaklanjuti dengan perlindungan dan pendampingan. Kita perlu mengetahui apakah layanan sudah menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya. Jumat (20/11/2026).

Ia mengingatkan, jarak menuju pusat pelayanan, keterbatasan tenaga pendamping, dan akses transportasi dapat menyulitkan korban untuk mencari bantuan. Kondisi tersebut harus dijawab dengan layanan yang mudah dijangkau, bukan justru membebankan korban untuk datang sendiri ke pusat pemerintahan.

Selain itu, ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kutim mengevaluasi jangkauan layanan. Pemerintah perlu membuka data jumlah laporan, korban yang memperoleh pendampingan, kecepatan respons, serta penyelesaian kasus di setiap kecamatan.

Menurutnya, keberadaan indikator kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam portal Satu Data Kutim harus ditindaklanjuti dengan informasi yang lebih terperinci. Data tersebut juga perlu menjadi dasar penempatan tenaga pendamping, penguatan layanan pengaduan, bantuan hukum, dan rumah aman.

“Jangan sampai perempuan yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kehilangan hak mendapatkan perlindungan. Pemerintah harus memastikan layanan benar-benar hadir dan bisa diakses di seluruh wilayah,” tandasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *