Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menegaskan komitmennya dalam menyalurkan dana hibah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim, program bantuan publik ini diarahkan untuk memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa bantuan hibah bukan sekadar bentuk belas kasih pemerintah, melainkan tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan baik oleh penerima.
“Bantuan bukan sekadar pemberian, tapi harus berdampak dan akuntabel,” tegas Mahyunadi saat membuka Sosialisasi Tata Cara Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2025 di Ruang Damar, GSG Bukit Pelangi, Rabu (21/5/2025).
Mahyunadi meminta seluruh penerima memanfaatkan dana hibah dengan optimal untuk kepentingan bersama. Ia juga menekankan pentingnya menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai sistem akuntansi pemerintah, guna memastikan setiap dana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pada tahun anggaran 2025, Pemkab Kutim memprioritaskan penyaluran hibah ke sektor pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan ekonomi produktif.
Mahyunadi juga menyebut sejumlah lembaga penerima yang dinilai strategis, seperti STIPER, STAIS, KONI, dan KNPI. Ia berharap lembaga-lembaga tersebut menyelesaikan dinamika internal agar tidak menghambat proses penyaluran dana.
“Pemerintah ini serba salah. Dibantu, ada konflik internal. Tidak dibantu, proses belajar mengajar terhambat. Jadi mari bantu pemerintah dengan menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Kesra Setkab Kutim, Nurcholis, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman penerima hibah terhadap regulasi pelaporan keuangan.
“Meskipun sudah ada aturan, kadang masih ada yang kurang paham. Mari kita jalin komunikasi agar pelaksanaan tidak menyimpang,” jelasnya.
Selain itu, secara khusus Mahyunadi juga menitipkan harapan kepada KONI Kutim agar memanfaatkan dana hibah untuk meningkatkan performa atlet menjelang Pra Porprov dan Porprov 2026. Ia juga meminta KNPI lebih aktif membina pemuda.
“Pemuda jangan stagnan. Harus punya inisiatif dan kreativitas. Kutim butuh generasi muda yang inovatif, mandiri, dan siap membangun daerah dengan karya nyata,” ucap Mahyunadi.
Dengan semangat good governance, Pemkab Kutim ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana hibah benar-benar kembali dalam bentuk kemaslahatan masyarakat. Dana publik, menurut Mahyunadi, harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.
