Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyusun ulang arah belanja daerah melalui perubahan KUA dan PPAS 2026. Penyesuaian ini menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran yang tersedia tetap mengarah pada kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kutim, Jumat (18/9/2026). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati,Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, jajaran kepala perangkat daerah, camat serta 24 anggota DPRD hadir dalam agenda tersebut.
Perubahan anggaran dilakukan dengan melihat kembali kebutuhan yang berkembang sepanjang tahun. Sejumlah program yang sebelumnya belum dapat disesuaikan saat terjadi pergeseran anggaran kini kembali memiliki ruang untuk dipertimbangkan dalam perubahan APBD.
Bupati Ardiansyah menegaskan, perubahan plafon anggaran diharapkan mampu menghidupkan kembali program kerja yang sebelumnya belum terakomodasi.
“Yang tidak kalah penting, kita berharap perubahan plafon anggaran sementara ini mampu mendongkrak kembali program-program kerja yang kemarin saat pergeseran belum bisa disesuaikan,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tidak hanya melihat kebutuhan program, tetapi juga memastikan belanja dapat dilaksanakan secara realistis dalam sisa waktu tahun anggaran.
Selanjutnya, DPRD Kutim akan mencermati kembali prioritas belanja yang diajukan pemerintah. Pembahasan itu mencakup kebutuhan program, kemampuan pendanaan serta keterkaitannya dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Bagi pemerintah daerah, perubahan APBD menjadi kesempatan memperbaiki ruang belanja yang masih diperlukan. Bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap berada pada pelaksanaan program dan pelayanan yang dihasilkan dari keputusan anggaran tersebut,” terangnya.
Karena itu, perubahan KUA dan PPAS tidak berhenti pada penyesuaian dokumen.
“Pembahasannya akan menentukan program mana yang kembali mendapat ruang, kebutuhan mana yang diprioritaskan, serta bagaimana anggaran Kutim digunakan hingga penghujung 2026,” pungkasnya. (ADV)
