Kutipopini.com – Pemerataan akses listrik dan penataan administrasi wilayah menjadi persoalan yang disuarakan warga RT 5 Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, menggelar reses belum lama ini.
Warga mengungkapkan, masih terdapat sekitar 7 hingga 12 rumah yang belum memiliki sambungan listrik melalui meteran. Padahal, jaringan tiang listrik telah tersedia dan melintasi bagian depan rumah mereka.
Aldriansyah, menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar keberadaan jaringan listrik benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia meminta instansi terkait menelusuri kendala yang menyebabkan sejumlah rumah belum memperoleh sambungan listrik.
“Tiang jaringan listrik sudah melewati depan rumah warga, tetapi masih ada sekitar 7 sampai 12 rumah yang belum mendapatkan sambungan melalui meteran. Ini perlu menjadi perhatian agar akses listrik bisa dinikmati secara merata,” ujarnya. Sabtu (14/11/2026).
Selain listrik, warga juga mendorong pembentukan RT baru. Usulan ini muncul karena kondisi wilayah yang dinilai menyulitkan sebagian masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kegiatan dan program pemerintah desa.
Menanggapi hal tersebut, Aldriansyah menyebut pembentukan RT baru harus melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes). Terlebih, kebijakan anggaran RT yang telah berjalan mengharuskan setiap pembentukan wilayah administrasi baru mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Usulan ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPMDes untuk mengetahui mekanisme dan persyaratannya. Apalagi sekarang sudah ada anggaran RT, sehingga pembentukan RT baru harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.
Terakhir, ia juga menegaskan, seluruh aspirasi warga akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Aldriansyah memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas catatan reses, tetapi perlu dikawal hingga mendapat tindak lanjut.
“Yang terpenting, aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat saat reses, tetapi juga terus dikawal agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya. (ADV)
