Kutipopini.com – Ketergantungan masyarakat terhadap jalan milik perusahaan dan dugaan permainan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi persoalan yang disoroti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, saat melaksanakan reses di Desa Marukangan, Kecamatan Sangkulirang, 9 November 2026.
Warga mengeluhkan keterbatasan akses jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas perkebunan. Bahkan, pada hari Minggu, sejumlah warga mengaku tidak diperbolehkan melintasi pos perusahaan untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit.
Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap pemerintah turun tangan mencarikan solusi agar aktivitas ekonomi warga tidak terus bergantung pada kebijakan akses jalan perusahaan.
Aldriansyah mengatakan, masyarakat sebenarnya memiliki jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Namun, akses itu membutuhkan perbaikan jalan dan pembangunan jembatan agar dapat dilalui secara optimal.
“Ada jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalan perusahaan, tetapi membutuhkan perbaikan dan pembangunan jembatan. Saya berharap pemerintah dapat hadir mencarikan solusi atas persoalan ini,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Selain akses jalan, persoalan tata niaga TBS juga menjadi keluhan petani. Warga menilai masih terdapat praktik permainan harga oleh sejumlah tengkulak yang berpotensi merugikan hasil penjualan perkebunan.
Masyarakat berharap pemerintah bersama instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap proses jual beli TBS agar petani memperoleh kepastian harga dan transaksi yang lebih transparan.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi masyarakat justru terhambat karena keterbatasan akses infrastruktur. Jalan ini penting karena menjadi jalur masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan sebagai sumber penghidupan mereka,” tegas Aldriansyah.
Seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Diharapkan pemerintah desa dapat menyiapkan proposal serta melengkapi persyaratan administrasi agar usulan masyarakat dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tandasnya. (ADV)
