Kutipopini.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendorong penguatan koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan kebencanaan, ketahanan pangan, dan keamanan daerah. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman bersama jajaran Forkopimda tersebut membahas sejumlah langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi banjir memasuki musim penghujan.
Jimmi menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Ia juga meminta pemerintah memberikan apresiasi kepada relawan yang selama ini membantu pemadaman kebakaran. Sementara untuk mengantisipasi banjir, pembenahan sistem drainase perlu menjadi perhatian.
Selain kebencanaan, pemulihan sektor pertanian pascakekeringan dan kebakaran turut menjadi pembahasan. DPRD mendorong dukungan berupa bantuan pompa air serta pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi agar produktivitas pertanian masyarakat dapat kembali meningkat.
“Dukungan sarana dan prasarana pertanian harus diperhatikan. Bantuan pompa air dan perbaikan irigasi penting untuk membantu petani mengoptimalkan kembali lahan pertaniannya,” ujarnya kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Persoalan keamanan juga menjadi sorotan, terutama meningkatnya penanganan perkara narkotika di Kutim. Jimmi mengungkapkan, jumlah perkara yang ditangani Polres Kutim telah melampaui 440 kasus. Lebih dari 200 kasus di antaranya merupakan tindak pidana narkotika, yang turut menyebabkan ruang tahanan mengalami kelebihan kapasitas.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih serius. Pengawasan terhadap generasi muda harus diperkuat, termasuk melalui keterlibatan keluarga dan lingkungan masyarakat.
“Pemberantasan narkotika bukan hanya tugas kepolisian. Pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat harus ikut mengambil peran agar peredarannya bisa ditekan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dibahas evaluasi pertanggungjawaban dana hibah untuk BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pengelolaan anggaran tersebut perlu diselaraskan dengan mekanisme dan ketentuan kementerian terkait.
“Kami berharap hasil koordinasi ini dapat segera diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan sinergi antarlembaga menjadi kunci agar penanganan bencana, penguatan ekonomi pertanian, dan persoalan keamanan dapat berjalan lebih efektif demi melindungi masyarakat Kutim,” pungkasnya. (ADV)
