Kutipopini.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, menyerap berbagai keluhan masyarakat saat melaksanakan reses di RT 5 Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, pada 5 November 2026. Sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari peningkatan jalan, pembangunan jembatan hingga penyediaan air bersih, menjadi aspirasi utama warga.
Kondisi jalan yang masih berupa tanah timbunan menjadi persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Saat hujan, permukaan jalan berubah licin sehingga menyulitkan mobilitas warga, terutama anak-anak yang harus melintasi jalan tersebut untuk berangkat ke sekolah.
Aldriansyah, menilai persoalan akses jalan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah daerah agar akses warga menjadi lebih layak dan aman.
“Jalan yang masih berupa tanah timbunan cukup menyulitkan warga. Ketika hujan, kondisinya licin dan anak-anak yang berangkat sekolah rawan terpeleset. Ini perlu menjadi perhatian,” ungkapnya. Sabtu (14/11/2026).
Selain perbaikan jalan, warga turut mengusulkan pembangunan jembatan untuk menunjang konektivitas wilayah. Kebutuhan fasilitas ibadah berupa musala juga turut disampaikan, menyusul keterbatasan sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.
Bahkan untuk persoalan air bersih turut menjadi perhatian melalui usulan pembangunan sumur bor. Aldriansyah mengatakan, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang perlu diperjuangkan karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Warga juga mengusulkan pembangunan musala dan sumur bor karena masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh aspirasi ini akan saya sampaikan dan komunikasikan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait,” katanya.
Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat RT 5 Desa Maloy dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Saya dengan tegas menyampaikan aspirasi yang dihimpun melalui reses akan terus dikawal agar tidak berhenti sebagai usulan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah,” tandasnya. (ADV)
