Kutipopini.com – Pemerataan program kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus disusun berdasarkan kebutuhan perempuan di setiap wilayah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Leny Susilawati Anggraini, meminta pemerintah menjadikan data kependudukan sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, perbedaan jumlah penduduk dan kondisi geografis di 18 kecamatan menuntut pendekatan program yang tepat sasaran. Wilayah dengan jumlah penduduk perempuan lebih besar membutuhkan dukungan layanan yang sebanding, sementara kecamatan dengan penduduk tersebar juga harus mendapat perhatian agar tidak tertinggal.
Data BPS semester II 2025 mencatat jumlah penduduk Kutim mencapai 448.850 jiwa. Berdasarkan estimasi rasio jenis kelamin, Sangatta Utara memiliki jumlah penduduk perempuan terbesar, sekitar 61 ribu jiwa.
“Perencanaan pembangunan harus melihat siapa yang tinggal di setiap wilayah dan apa kebutuhan mereka. Data perempuan perlu menjadi dasar penentuan program, bukan sekadar pelengkap laporan,” ungkap dari Politisi Partai NasDem itu, Jumat (20/11/2026).
lanjut, Leny menegaskan, perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak setara dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, perlindungan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperbarui data perempuan kepala keluarga, pekerja, pelaku UMKM, serta tingkat pendidikan perempuan. Data tersebut diperlukan untuk memastikan program pemberdayaan benar-benar menjawab persoalan di masyarakat.
Dari data estimasi kependudukan perlu disesuaikan dengan catatan administrasi Dukcapil agar perencanaan lebih akurat. DPRD, kata dia, akan mendorong pengawasan dan penganggaran yang berpihak pada pemerataan kesempatan bagi perempuan.
“Pemerataan pembangunan baru dapat disebut berhasil apabila perempuan di seluruh kecamatan memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tutupnya. (ADV)








