Kutipopini.com – Sebagai upaya mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong perubahan dalam pola kerja pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi kebutuhan untuk membuat pelayanan publik lebih cepat, mudah, terbuka, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Terpadu Digital Kutim, sebuah platform yang disiapkan untuk memperkuat ekosistem digital pemerintahan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengakses pelayanan publik.
Peluncuran platform tersebut dilakukan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (02/09/2026).
Mahyunadi, mengatakan perkembangan teknologi yang begitu cepat harus diikuti oleh pemerintah daerah, termasuk dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dituntut tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga memastikan layanan tersebut dapat diakses dengan cara yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurutnya, aparatur pemerintah juga memiliki sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk memanfaatkan teknologi dan data dalam menunjang pekerjaan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik.
“Perkembangan teknologi harus kita ikuti. Tantangan pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana administrasi seperti kertas dan alat tulis, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak,” terangnya.
Ia juga menilai transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi atau platform. Teknologi harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dari pemerintah.
Karena itu, ia mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim yang telah menghadirkan Terpadu Digital Kutim sebagai bagian dari penguatan layanan pemerintahan berbasis teknologi.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatiannya adalah keberadaan website pemerintah daerah dan perangkat daerah. Ia meminta agar website tidak sekadar menjadi tempat menampilkan berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi dikembangkan menjadi kanal informasi dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Website kita tidak boleh hanya menjadi etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus menjadi media informasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya website pemerintah juga perlu dikemas secara lebih kreatif dan menarik. Informasi yang disajikan harus beragam dan mudah dipahami sehingga masyarakat memiliki alasan untuk kembali mengaksesnya, bukan hanya ketika sedang membutuhkan pelayanan administrasi.
“Kita mendorong aparatur pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam meningkatkan produktivitas kerja, namun tetap menempatkan aparatur sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan Terpadu Digital Kutim menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan digital yang terintegrasi sekaligus mendukung 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.
Menurutnya, digitalisasi kini menjadi kebutuhan untuk mendorong pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif.
“Teknologi bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik,” jelas Ronny.
Ia menambahkan, pemanfaatan AI juga mulai diarahkan untuk mendukung pekerjaan aparatur. Namun, transformasi digital tetap membutuhkan pembenahan infrastruktur, sumber daya manusia, integrasi sistem, pengelolaan data, dan keamanan informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
