Kutipopini.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong memperkuat ekonomi nonpertambangan dan memastikan anggaran pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan tersebut menjadi perhatian dalam momentum peringatan HUT ke-27 Kutim, seiring upaya daerah membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kutim Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (08/10/2026). Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, visi Kutim Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing harus diwujudkan melalui program pembangunan yang memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Investasi dan kekayaan sumber daya alam juga harus memberikan dampak langsung, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.
“Tidak ada satu pihak yang mampu membangun Kutai Timur sendirian. Pemerintah membutuhkan DPRD, DPRD membutuhkan masyarakat, dan seluruhnya membutuhkan partisipasi dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, besarnya potensi daerah di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri perlu diimbangi tata kelola yang tepat agar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Program yang dampaknya tidak signifikan perlu dievaluasi,” kata Jimmi.
“DPRD juga mendorong penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan,” tambahnya.
Mengusung tema HUT ke-27, “Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama”, pemerintah dan DPRD diharapkan memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat secara merata. (ADV)
